MMTapraya.news||TARUTUNG – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Hutabarat, S.Si., M.Si., memimpin Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027-2045 yang digelar di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun arah pembangunan jangka panjang yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan guna mewujudkan kemajuan daerah dalam dua dekade mendatang.
Kepala Bappelitbangda Tapanuli Utara, Kartini Nahampun, dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Anggota Komisi I DPR RI Musa Rajekshah dan Sabam Rajagukguk, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ir. Restuardy Daud, M.Sc., Staf Khusus Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera Kemendagri Irjen Pol. Wahyu Bintono Haribawono, S.I.K., S.H., M.H., serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Dr. Adenan Rasyid, S.T., M.T.
FGD tersebut dipandu oleh Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng., Guru Besar UTA’45 Jakarta sekaligus praktisi Kementerian PUPR.
Dalam sambutannya, Bupati Jonius Taripar Hutabarat menegaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan harus menjadi instrumen transformasi daerah yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
“Rencana induk ini bukan sekadar dokumen di atas kertas, tetapi menjadi jembatan transformasi daerah kita untuk jangka panjang,” ujar Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati memaparkan tiga program unggulan pembangunan daerah, yakni pengembangan sentra pertanian modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ia juga menjelaskan berbagai potensi strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Utara.
Bupati turut mengajak para pelaku usaha dan investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Kami mengajak para pelaku industri untuk turut berinvestasi di Tapanuli Utara. Anggaran daerah kami sangat terbatas, sehingga kami berharap adanya dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Musa Rajekshah menekankan pentingnya keberadaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027-2045.
Menurutnya, inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang berbasis regulasi daerah merupakan langkah progresif yang berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Saya mendukung penuh upaya ini dan siap menjembatani Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan berbagai kementerian terkait agar program pembangunan dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk yang memaparkan arah pembangunan nasional hingga tahun 2029 sesuai visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Pemerintah daerah harus menyelaraskan visi dan misinya dengan pemerintah pusat. Mari bergerak cepat, pastikan data dan proposal yang dibutuhkan tersedia. Saya siap mengawal berbagai usulan pembangunan hingga ke tingkat kementerian,” kata Sabam.
Selanjutnya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri terkait landasan hukum dan konsep penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati bersama para perwakilan peserta FGD juga menandatangani Berita Acara Kesepakatan Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027-2045 sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
FGD dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Dedy Frits Rajagukguk, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.
Menutup kegiatan tersebut, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan regulasi dan implementasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Mari bergerak dalam satu frekuensi untuk mempercepat terwujudnya Perda ini. Seluruh perangkat daerah harus mampu menjabarkan dan melaksanakan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi kemajuan Tapanuli Utara,” pungkasnya.(Usman Silaban)
