Mediametrotapraya.news||TAPANULI UTARA — Pelaksanaan proyek Peningkatan/Rehabilitasi Saluran pada Daerah Irigasi (D.I.) Simok-Mok (PHTC-5B) di Sitabotoba Toruan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, mulai menjadi perhatian masyarakat.
Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara tersebut memiliki nilai kontrak mencapai Rp3.540.423.324,35, dengan masa pelaksanaan 150 hari.
Pekerjaan berada di bawah UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Sibundong Batang Toru, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, CV. Calanda Java Energy tercantum sebagai penyedia jasa, sementara CV. Balakosa Consultant tercatat sebagai konsultan pengawas.
Namun, di tengah berlangsungnya pekerjaan, sejumlah aspek teknis mulai dipertanyakan masyarakat. Sorotan tersebut antara lain menyangkut kedalaman, ketebalan konstruksi, volume pekerjaan hingga dugaan komposisi campuran material.
KETERANGAN DAN KONDISI LAPANGAN PERLU DIUJI
Menurut keterangan pengawas pelaksana di lapangan, kedalaman pekerjaan disebut mencapai sekitar 30 sentimeter.
Akan tetapi, berdasarkan pantauan pada sejumlah titik pekerjaan, ukuran yang terlihat diduga berada di kisaran 20 sentimeter.
Perbedaan antara keterangan tersebut dengan kondisi yang terlihat di lapangan tentu tidak semestinya dibiarkan menjadi perdebatan tanpa kepastian.
Sebab, untuk menentukan apakah pekerjaan telah sesuai atau tidak, diperlukan pengukuran dan pemeriksaan teknis berdasarkan dokumen kontrak, termasuk gambar kerja, spesifikasi teknis, RAB, volume pekerjaan, metode pelaksanaan serta standar mutu yang dipersyaratkan dalam SPK.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar perkiraan ukuran berdasarkan pengamatan mata, melainkan apakah dimensi konstruksi yang dikerjakan benar-benar sesuai dengan dokumen kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.
BUKAN SEKADAR PERKIRAAN
Sorotan lain juga muncul terkait dugaan komposisi campuran semen pada bagian konstruksi.
Namun demikian, dugaan tersebut tidak boleh serta-merta dianggap sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan teknis.
Jika terdapat pertanyaan mengenai kualitas atau komposisi material, pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan metode teknis yang berlaku, termasuk pemeriksaan dimensi konstruksi, volume, material yang digunakan, komposisi campuran, serta mutu beton atau pasangan sesuai jenis pekerjaan.
Artinya, publik tidak membutuhkan sekadar bantahan atau pembenaran, tetapi membutuhkan data dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
LSM KKRI: JANGAN CUKUP DENGAN PENJELASAN
Anggota LSM KKRI, Dimpu Silaban, meminta pihak terkait tidak mengabaikan sorotan masyarakat terhadap proyek tersebut.
«“Kalau ada perbedaan antara keterangan dengan kondisi yang terlihat di lapangan, jangan hanya dijawab dengan pernyataan. Lakukan pengukuran dan pemeriksaan teknis agar semuanya jelas berdasarkan data,” ujar Dimpu.»
Menurutnya, dugaan terkait komposisi campuran semen juga harus disikapi secara profesional.
«“Kalau ada dugaan campuran 1 banding 6, jangan langsung disimpulkan benar atau salah. Silakan dilakukan pemeriksaan oleh pihak teknis yang berwenang. Yang kita minta adalah kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan,” tegasnya.»
FUNGSI KONSULTAN PENGAWAS IKUT DIPERTANYAKAN
Selain aspek fisik pekerjaan, Dimpu juga menyoroti fungsi pengawasan dalam proyek yang nilainya mencapai miliaran rupiah tersebut.
Menurutnya, keberadaan konsultan pengawas bukan sekadar memenuhi aspek administrasi proyek, tetapi harus mampu memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai gambar, spesifikasi teknis, volume, metode dan standar mutu yang telah ditetapkan.
«“Pengawasan jangan hanya ada dalam administrasi. Konsultan pengawas dan pihak dinas harus memastikan pekerjaan di lapangan sesuai gambar, spesifikasi, volume dan mutu yang telah ditetapkan,” katanya.»
Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir pekerjaan.
«“Periksa kedalaman, ketebalan, volume, material, campuran, pemasangan batu dan bagian lainnya. Kalau semuanya sesuai, sampaikan hasilnya secara terbuka. Kalau ditemukan kekurangan, lakukan perbaikan sesuai mekanisme kontrak,” ujar Dimpu.»
UANG RAKYAT, HASILNYA HARUS BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Dengan nilai kontrak mencapai Rp3,54 miliar, masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk memastikan proyek tersebut benar-benar menghasilkan konstruksi yang berkualitas dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem irigasi.
Publik pun kini menunggu langkah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara bersama pihak teknis untuk memastikan kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak.
Apakah kedalaman dan ketebalan konstruksi telah sesuai? Apakah volume pekerjaan terpenuhi? Bagaimana kualitas material dan komposisi campuran yang digunakan? Dan apakah seluruh proses pelaksanaan telah memenuhi spesifikasi teknis?
Semua pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab melalui pengukuran dan pemeriksaan teknis yang objektif, bukan sekadar pernyataan.
Hingga berita ini diturunkan, CV. Calanda Java Energy selaku penyedia jasa dan CV. Balakosa Consultant selaku konsultan pengawas belum memberikan keterangan terkait sorotan mengenai kedalaman, ketebalan maupun dugaan komposisi campuran material.
Pihak Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka dan objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sebab, dalam proyek yang menggunakan uang rakyat, ukuran keberhasilan bukan semata-mata pekerjaan selesai dan tampak berdiri di lapangan.
Lebih dari itu, pekerjaan harus sesuai kontrak, memenuhi spesifikasi teknis, memenuhi standar mutu, memiliki volume yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Publik menunggu: cukup dengan penjelasan, atau berani dibuktikan melalui pemeriksaan teknis?
(Usman Silaban)
Diterbitkan : Redaksi MMTAPRAYA
