Mediametrotapraya.news, humbahas- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan resmi menandatangani kesepakatan kerjasama serta pencanangan komitmen bersama. Rangkaian kegiatan meliputi pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pernyataan komitmen anti narkoba serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kesepakatan teknis dengan 12 pimpinan Perangkat Daerah.
Ditandatangani langsung oleh Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H. bersama Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Donald T. J. Situmorang, S.H., M.H. Turut hadir Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, 12 Kepala OPD, pejabat utama Kejari, Sekretaris MUI Safran Rizal Hutagalung, Perwakilan Kacabdis Wilayah IX Provsu Rudyanto Sinaga, serta pimpinan instansi terkait lainnya.
Berlangsung pada Selasa, 7 Juli 2026. Bertempat di Pelataran Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
Sinergi ini disusun untuk menjawab arahan Presiden RI dalam misi ke-8 Asta Cita: memperkuat reformasi hukum dan birokrasi, mencegah korupsi serta pemborosan anggaran, menindak tegas peredaran narkoba, dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Hal ini juga menjadi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan pelayanan publik yang terpercaya serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Bupati menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum Kejari dan berharap masukan demi pembangunan yang tepat sasaran sesuai visi daerah. Kajari menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual maupun penganiayaan anak di mana pun, serta pentingnya tata kelola kolaboratif. Ia juga memaparkan catatan layanan hukum Kejari sejak 2025: 5 perkara litigasi, 153 SKK non-litigasi, pendampingan 16 kegiatan, 60 pelayanan hukum, serta pemulihan keuangan negara yang menjadi landasan kerjasama yang diperkuat hari ini.(@Hrp)
