Mediametrotapraya.news, humbahas- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan audiensi secara hibrida dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI. Pertemuan ini bertujuan memperjuangkan dukungan kebijakan dan pendanaan guna mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi kerusakan akibat bencana hidrometeorologi November 2025, serta menyelesaikan kebutuhan pemulihan yang belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan maupun alokasi anggaran yang ada saat ini.
Secara daring diikuti Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH. Hadir langsung di Jakarta: Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pihak Kementerian dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Ari Prasetyo, SH, MA, MPA mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, didampingi Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan TKD Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ., Ph.D., Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng. beserta jajaran.
Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 2 Juli 2026. Pertemuan berlangsung secara hibrida: Bupati bergabung melalui Zoom Meeting dari Ruang Kerja Bupati Humbahas; sedangkan rombongan daerah hadir langsung di Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta.
Humbang Hasundutan menjadi salah satu wilayah terdampak paling berat dari bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada November 2025. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan sektor lain sangat luas, sementara kapasitas fiskal daerah terbatas untuk menanggung seluruh biaya pemulihan. Selain itu, daerah belum masuk dalam Lokasi Prioritas DAK Tematik Penanganan Bencana TA 2027 dan masih banyak kebutuhan yang belum tertampung dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Bupati memaparkan kondisi kerusakan nyata di lapangan dan memohon dukungan penuh pemerintah pusat agar pemulihan berjalan cepat. Sekda menegaskan kesenjangan antara kebutuhan riil dengan apa yang sudah dialokasikan sejauh ini.
Menanggapi hal tersebut, Bappenas menyampaikan bahwa Humbahas telah masuk Lokasi Prioritas DAK Tematik Pariwisata yang mencakup sanitasi dan konektivitas—bisa dimanfaatkan untuk penanganan pascabencana sesuai aturan—serta terbuka peluang pendanaan melalui Inpres Jalan Daerah. Pihak pusat juga menyarankan Pemkab melengkapi data dampak bencana secara utuh dan segera merevisi Renduk PRRP agar kebutuhan pemulihan dapat diakomodasi dalam perencanaan nasional.
Pemkab Humbahas berkomitmen menindaklanjuti arahan ini dengan harapan sinergi pusat dan daerah semakin kokoh, sehingga aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Humbahas dapat pulih kembali secepatnya.(@Hrp)
