Jumat 20 Maret 2026, Kecamatan Pagaran.
Mediametrotapraya.news
Penghentian aktivitas tambang batu di kawasan Hutan Siharbangan, Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, belum mampu meredam sorotan publik. Alih-alih mereda, kasus ini justru berkembang menjadi pertanyaan serius tentang komitmen penegakan hukum di Kabupaten Tapanuli Utara.
Pasalnya, aktivitas yang diduga ilegal tersebut baru berhenti setelah mendapat sorotan media. Fakta ini memunculkan kesan kuat bahwa pengawasan tidak berjalan efektif, dan tindakan baru dilakukan setelah tekanan publik meningkat.
Jika kondisi ini benar, maka persoalan yang dihadapi bukan sekadar tambang ilegal, melainkan potensi kegagalan sistem pengawasan dan penegakan hukum.
Operasi Berjalan Lama, Aparat Di Mana?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas penambangan telah berlangsung sekitar 40 hari dengan menggunakan alat berat. Setiap hari, puluhan dump truk material batu keluar dari lokasi, menandakan skala operasi yang masif dan terorganisir.
Dengan intensitas seperti itu, sulit untuk menerima bahwa aktivitas tersebut tidak terdeteksi. Justru yang muncul adalah pertanyaan mendasar:
mengapa aktivitas sebesar ini bisa berlangsung cukup lama tanpa tindakan tegas?
Dalam praktik penegakan hukum, keberadaan alat berat dan distribusi material dalam jumlah besar seharusnya menjadi indikator awal untuk dilakukan penindakan.
Ketika hal itu tidak terjadi, publik beralasan untuk mempertanyakan:
apakah ini murni kelalaian, atau ada pembiaran?
Penghentian Tanpa Proses, Celah Impunitas
Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi mengenai penetapan tersangka atau langkah hukum lanjutan. Penghentian aktivitas tambang justru terkesan menjadi “penyelesaian sementara” tanpa menyentuh akar persoalan.
Padahal, dalam kasus dugaan pelanggaran hukum, penghentian aktivitas bukanlah akhir, melainkan awal dari proses penegakan hukum.
Tanpa proses hukum yang jelas, penghentian ini berpotensi menciptakan impunitas—di mana pelaku tidak tersentuh hukum meski aktivitasnya telah menimbulkan dampak.
Pengusaha Harus Jadi Target Utama
Sorotan publik kini mengarah pada pihak pengusaha sebagai aktor utama di balik aktivitas tambang. Dengan durasi operasi dan volume produksi yang besar, aktivitas ini dinilai tidak mungkin berjalan tanpa perencanaan dan dukungan modal yang kuat.
Karena itu, penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan. Aparat dituntut untuk menelusuri hingga ke pemilik modal dan pihak yang mengambil keuntungan terbesar.
Jika hanya menyasar pelaku kecil, maka penegakan hukum berisiko kehilangan substansinya.
Indikasi Pelanggaran Hukum yang Jelas
Jika terbukti tanpa izin, aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap kegiatan pertambangan memiliki izin resmi.
Lebih jauh, jika lokasi berada dalam kawasan hutan, maka pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga berlaku, dengan ancaman pidana yang serius.
Dengan dasar hukum yang jelas, tidak ada alasan bagi aparat untuk menunda atau menghindari proses penindakan.
Pola Lama: Berhenti Saat Disorot, Jalan Kembali Saat Sepi
Masyarakat menyebut aktivitas tambang sebelumnya berjalan dengan pola “kucing-kucingan”. Aktivitas dihentikan saat situasi tidak aman, lalu kembali berjalan setelah kondisi dianggap kondusif.
Pola ini bukan hal baru, dan dalam banyak kasus serupa, aktivitas ilegal kerap kembali beroperasi setelah sorotan publik mereda.
Tanpa tindakan hukum yang tegas, sangat besar kemungkinan bahwa tambang di Siharbangan akan kembali beroperasi dengan pola yang sama.
Lingkungan Jadi Korban Diam
Di tengah tarik-menarik kepentingan, dampak lingkungan justru menjadi korban yang sering diabaikan. Penambangan di kawasan hutan berpotensi merusak struktur tanah, memicu erosi, dan meningkatkan risiko longsor.
Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kehidupan masyarakat sekitar dalam jangka panjang.
Ironisnya, kerusakan tersebut seringkali tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi jangka pendek yang dinikmati segelintir pihak.
Ujian Kredibilitas Penegakan Hukum
Kasus Siharbangan kini menjadi ujian terbuka bagi aparat penegak hukum. Publik tidak lagi sekadar menunggu klarifikasi, tetapi menuntut tindakan nyata yang dapat diukur.
Transparansi, kecepatan, dan ketegasan menjadi indikator utama yang dinilai masyarakat.
Jika kasus ini berakhir tanpa kejelasan, maka dampaknya bukan hanya pada satu lokasi tambang, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.
Publik Tidak Akan Diam
Masyarakat kini semakin sadar bahwa pengawasan tidak bisa hanya diserahkan pada aparat. Peran media dan kontrol publik terbukti menjadi faktor penting dalam menghentikan aktivitas yang diduga melanggar hukum.
Namun, publik juga menyadari bahwa menghentikan bukan berarti menyelesaikan.
Tanpa penindakan hukum yang tegas terhadap pengusaha tambang ilegal, maka pesan yang tersampaikan sangat jelas:
pelanggaran bisa terjadi, selama belum disorot.
Menunggu atau Menguji?
Kasus ini kini berada di titik krusial. Aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan:
menindak secara tegas, atau membiarkan kasus ini perlahan menghilang dari perhatian publik.
Sementara itu, masyarakat tidak lagi sekadar menunggu, tetapi mulai mengawasi.
Karena bagi publik, satu hal sudah pasti:
hukum tidak boleh berhenti di lokasi tambang.
Diterbitkan: Media Metro Tapraya
Penulis/Redaktur
